SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai”.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.

Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 s.d 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 s.d 85, CC (cukup baik) dengan skor 50 s.d 65, C (agak kurang) dengan skor 30 s.d 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 s.d 30.

  • Perjanjian Kinerja 2019
  • Renja 2019
  • Renstra Reviu Disporabudpar 2016-2021
  • Indikator Kinerja Utama 2019
  • Cascading Kinerja
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJip) 2019
  • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019
  • Rencana Aksi 2019
  • Cascading Kinerja 2020
  • Renstra Reviu Disporabudpar 2016-2021
  • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020
  • SK Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020
  • Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJip) 2020
  • Perjanjian Kinerja 2020
  • Perubahan Perjanjian Kinerja 2020
  • Rencana Aksi 2020
  • Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2020
  • Cascading Kinerja 2021
  • Renstra Reviu Disporabudpar 2016-2021
  • Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021
  • SK Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021
  • Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021
  • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJip) 2021
  • Perjanjian Kinerja 2021
  • Perubahan Perjanjian Kinerja 2021
  • Rencana Aksi 2021
  • Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2021